masukkan script iklan disini
Jakarta, Sergep24.info-
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bicara soal kemungkinan dampak efisiensi anggaran pada program prSergeioritas pemerintah bidang kesehatan, salah satunya cek kesehatan gratis kado ulang tahun yang sudah dimulai sejak 10 Februari.Dirinya memastikan total penerima CKG tidak lantas dikurangi dengan adanya efisiensi di Kemenkes yang mencapai sekitar Rp 19 triliun. Seperti diketahui, CKG semula ditargetkan menyasar 100 juta penerima pada 2025.
"Targetnya 100 juta peserta, kami akan fokus pencapaian awal sebesar 50 persen dari target tersebut. Jika memang dananya tidak mencukupi, kami akan berkoordinasi dengan presiden dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk bisa menambah alokasi anggaran," kata Menkes Budi kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).
Meski begitu, Budi memastikan bila dalam prosesnya, pemangkasan anggaran tetap berdampak pada pelaksanaan CKG, Presiden dan Kemenkeu akan meningkatkan alokasi anggaran karena menjadi program prioritas.
Saat ini, CKG juga diprioritaskan di sejumlah wilayah luar pulau Jawa, agar masyarakat bisa didapatkan secara merata oleh seluruh penduduk Indonesia.
Budi mengaku akan aktif mengunjungi sejumlah puskesmas atau fasilitas kesehatan di luar Jawa demi memastikan target 100 juta penerima terpenuhi.
Berdasarkan surat edaran Kemenkes RI, efisiensi anggaran hanya menyasar pada pembatasan biaya operasional, pembatasan operasional sarana prasarana pendukung kantor, pembatasan kendaraan dinas, serta pembatasan belanja perjalanan dinas.
Dampak bagi Pegawai Kemenkes
Pembiayaan operasional tersebut juga termasuk dihapusnya pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh atau general medical check-up bagi pegawai Kemenkes dan diarahkan untuk mengikuti general medical check-up melalui program CKG.
Penggunaan sarana dan prasarana juga ikut dibatasi, termasuk lift. Pegawai Kemenkes RI yang dalam kondisi sehat disarankan menggunakan tangga.
"Pegawai yang memiliki kondisi fit disarankan menggunakan fasilitas tangga. Fasilitas lift pegawai digunakan dengan ketentuan bagi pegawai umum, dilakukan penjadwalan operasional lift, pada lantai dan jam tertentu, dan lift yang beroperasi secara penuh, diperuntukkan bagi pegawai dengan risiko kesehatan tinggi, ibu hamil, dan disabilitas," beber edaran resmi yang diteken Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, Indah Febrianti, 9 Februari.
(https://health.detik.com/)
"Targetnya 100 juta peserta, kami akan fokus pencapaian awal sebesar 50 persen dari target tersebut. Jika memang dananya tidak mencukupi, kami akan berkoordinasi dengan presiden dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk bisa menambah alokasi anggaran," kata Menkes Budi kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).
Meski begitu, Budi memastikan bila dalam prosesnya, pemangkasan anggaran tetap berdampak pada pelaksanaan CKG, Presiden dan Kemenkeu akan meningkatkan alokasi anggaran karena menjadi program prioritas.
Saat ini, CKG juga diprioritaskan di sejumlah wilayah luar pulau Jawa, agar masyarakat bisa didapatkan secara merata oleh seluruh penduduk Indonesia.
Budi mengaku akan aktif mengunjungi sejumlah puskesmas atau fasilitas kesehatan di luar Jawa demi memastikan target 100 juta penerima terpenuhi.
Berdasarkan surat edaran Kemenkes RI, efisiensi anggaran hanya menyasar pada pembatasan biaya operasional, pembatasan operasional sarana prasarana pendukung kantor, pembatasan kendaraan dinas, serta pembatasan belanja perjalanan dinas.
Dampak bagi Pegawai Kemenkes
Pembiayaan operasional tersebut juga termasuk dihapusnya pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh atau general medical check-up bagi pegawai Kemenkes dan diarahkan untuk mengikuti general medical check-up melalui program CKG.
Penggunaan sarana dan prasarana juga ikut dibatasi, termasuk lift. Pegawai Kemenkes RI yang dalam kondisi sehat disarankan menggunakan tangga.
"Pegawai yang memiliki kondisi fit disarankan menggunakan fasilitas tangga. Fasilitas lift pegawai digunakan dengan ketentuan bagi pegawai umum, dilakukan penjadwalan operasional lift, pada lantai dan jam tertentu, dan lift yang beroperasi secara penuh, diperuntukkan bagi pegawai dengan risiko kesehatan tinggi, ibu hamil, dan disabilitas," beber edaran resmi yang diteken Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, Indah Febrianti, 9 Februari.
(https://health.detik.com/)
.png "Dua Pengedar Narkoba di Kota Prabumulih Berhasil diringkus Polisi")
.png "Pelaku pencurian buah nanas di wilayah Jalan Karang Jaya, Kelurahan Karang Jaya, Kota Prabumulih, berhasil diringkus pihak kepolisian.")
.png "Seorang Sopir Perusahaan PT Indotirta Sriwijaya Perkasa Inisial Y.S (40) Akhirnya di Tangkap")
