Mandailing Natal, Sergap24.info
Kasus dugaan Oknum Anggota DPRD dari Partai Hanura menggunakan secara Pribadi dana hibah pembangunan kubah masjid Qurrotul Qolbi Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal ( Madina) terus bergulir.
Pengembalian sebagian dari Rp.400 juta tidak serta merta menghentikan persoalan.Bukan hanya terkait potensi dugaan tindak pidana yang dilakukan, masalah Sumpah Janji dan etika selaku anggota DPRD Madina juga turut dipermasalahkan.
" Iya benar secara resmi saya mewakili klien atau pengadu telah menyampaikan Pengaduan Tertulis atas dugaan pelanggaran sumpah janji dan etika profesi yang bersangkutan selaku anggota DPRD Madina inisial KA. terkait persoalan dana hibah pembangunan masjid Qurrotul Qolbi kepada Bapak Ketua DPRD Madina Cq. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Mandailing Natal, " Tegas Kuasa hukum Andi Candra Nasution SH MH,Rabu sore (9/04/2025).
Advokat yang berasal dari kantor Hukum Andi Candra Nasution SH MH & Partners Medan itu menyebutkan, ia mewakili sejumlah anggota masyarakat pengadu yakni Akhmad Nouval Nasution, H. Maraganti Batubara dan Mulyadi Nasution.
Dalam aduannya, pengadu menceritakan secara gamblang dan blak - blakan kronologi skandal dana hibah Masjid Qurrotul Qolbi sebesar Rp. 400 juta yang diduga hendak diselewengkan untuk kepentingan pribadi.
Menurut pengadu, kasus ini bermula saat munculnya kecurigaan masyarakat terkait keberadaan teradu KA yang tiba -tiba masuk dalam struktur kepengurusan BKM Masjid Qurratul Qolbi dengan jabatan sebagai bendahara.Karena yang bersangkutan bukan merupakan warga Desa Mompang Julu.
Diungkapkan, bahwa dari hasil penelusuran BKM Masjid Qurrotul Qolbi pada 22 Nopember 2024 lalu ada menerima dana bantuan hibah pembangunan masjid sebesar Rp400.000.000 dari Biro Kesejahteraan Rakyat ( Kesra) Pempropsu dan tercatat dalam rekening buku Bank Sumut BKM Masjid.
" Namun pada 28 Nopember 2024 dana tersebut telah dicairkan atau ditarik tunai dari Bank Sumut tanpa memberitahukan pengurus BKM yang lain maupun pihak pemerintahan Desa ", ucap pengadu dalam surat aduannya.